TKDN
0
TKDN
Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal gara-gara Indonesia masih dibanjiri impor pipa, padahal bisa diproduksi di dalam negeri. Kekesalan Jokowi ini berujung pada pemecatan pejabat tinggi PT Pertamina (Persero).
Simak selengkapnya dalam infografik berikut.
http://www.cnbcindonesia.com/news/2021311144044-16-229477/impor-pipa-dari-cina-yang-bikin-jokowi-murka
TKDN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memecat petinggi PT Pertamina (Persero) secara langsung. Hal ini karena penggunaan barang impor yang berpengaruh terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung,” kata Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021, Selasa (9/3).
Lantas, apa TKDN dan bagaimana aturannya di Indonesia?
TKDN adalah jumlah komponen yang terkandung dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Aturan TKDN tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.
Dalam Pasal 54 disebutkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk memberdayakan industri di dalam negeri dan memperkuat struktur industri.
Pengguna produk dalam negeri ini terdiri dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang atau jasa, badan usaha milik negara (BUMN), badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha swasta.
Khusus untuk pengadaan barang atau jasa, maka pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen. Sementara, produk dalam negeri yang wajib digunakan minimal 25 persen.
Pengguna produk dalam negeri bisa melakukan tender atau pembelian langsung secara elektronik dalam melakukan proses pengadaan barang atau jasa. Nantinya, nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan harus mengacu pada daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan Menteri.
Besaran TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan atas produk dalam negeri yang diserahkan oleh produsen dalam pengadaan produk dalam negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang tertulis dalam daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri.
Dalam Pasal 62 Ayat 1 disebutkan pejabat yang melakukan pengadaan barang atau jasa wajib mencantumkan persyaratan produk dalam negeri dalam penyusunan dokumen pengadaan barang atau jasa.
Kemudian pejabat pengadaan barang atau jasa dapat meminta klarifikasi terhadap kebenaran nilai TKDN yang tercantum dalam daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri. Klarifikasi ini bisa diminta kepada Kementerian Perindustrian.
Selain itu, pengguna produk dalam negeri wajib mencantumkan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25 persen.
Pemerintah mematok preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan maksimal 25 persen. Lalu, preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan perusahaan dalam negeri diberikan maksimal 7,5 persen di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.
Aturan TKDN juga diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN.
TKDN adalah besarnya komponen adalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Komponen dalam negeri pada barang terdiri dari penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktr, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.
Sementara, komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja.
Lalu, komponen dalam negeri gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun, dan perekayasaan yang mengandur unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja.
Pasal 2 dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.
Harga barang jadi adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi ini meliputi biaya untuk bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik.
Selanjutnya, Pasal 8 menyebutkan TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan.
Harga jasa keseluruhan ini artinya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan. Biaya yang dikeluarkan nantinya berupa biaya tenaga kerja, biaya alat tulis, dan biaya jasa umum.
Kemudian, dalam Pasal 11 dijelaskan TKDN gabungan barang dan jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/
Pertamina
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar para pejabat negara mau menggunakan produk UMKM lokal. Salah satunya dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
Luhut mengatakan saat ini banyak pejabat negara yang masih mengabaikan produk UMKM lokal. Padahal menurutnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila ada produk lokal aturannya harus dipakai.
“Masih banyak pejabat kita yang mengabaikan aturan yang sudah ada, untuk gunakan produk dalam negeri. Selama produk itu bisa dibuat di dalam negeri dan sudah masuk LKPP,” kata Luhut dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2021 yang ditayangkan melalui YouTube, Rabu (3/3/2021).
Dia juga mengatakan selama ini sebetulnya potensi belanja pemerintah sangat besar, sebagian dari anggaran belanja barang dan modal harusnya digunakan untuk membeli produk UMKM lokal.
Totalnya, anggaran belanja barang dan modal mencapai Rp 1.200 triliun. Bila setengahnya saja digunakan membeli produk lokal untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah maka UMKM lokal akan lebih berkembang, salah satu dampak positifnya adalah tercipta banyak lapangan kerja.
“Kita terkadang tidak melihat betapa Indonesia betapa sangat kaya, kita miliki belanja barang dan modal lebih dari Rp 1.200 triliun. Kalau angka ini, setengahnya saja digunakan membeli produk dalam negeri itu bisa membuat jutaan lapangan kerja,” papar Luhut.
Bukan cuma Luhut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mendorong para pejabat untuk belanja produk lokal, baik untuk kebutuhan pribadi maupun pengadaan barang dan jasa.
“Akhirnya, hari ini, saya Gubernur BI dengan sengaja meminta ayo belanja, belanja, belanja! Setelah ini pak Menko Luhut, pak Teten, pak Sandiaga, Pemda dan semuanya belanja-belanja UMKM, dengan QRIS dan e-catalog,” kata Perry.
Untuk mendukung kemudahan berbelanja produk UMKM sendiri, Perry mengatakan pihaknya terus menggenjot penggunaan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia alias QRIS. Tahun ini ditargetkan akan ada 12 juta UMKM yang menggunakan QRIS.
“Kami juga unggah produk UMKM ini ke platform digital, kita bikin e-catalog, kita kurasi, dan kami unggah. Kami ajak belanja UMKM ini begitu mudahnya, ada QRIS, ada e-catalog, tinggal sentuh bisa kita lakukan,” ungkap Perry.
Sumber :finance.detik.com
Pertamina
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat Indonesia untuk membenci produk luar negeri. Ia meminta masyarakat untuk mencintai produk lokal.
“Produk-produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri,” ucap Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, Kamis (4/3).
Jokowi berharap masyarakat bisa menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk dalam negeri. Dengan begitu, penjualan dari produsen lokal bisa meningkat ke depannya.
Lebih lanjut, kepala negara juga memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk memiliki kebijakan dan strategi dalam memasarkan produk lokal. Salah satunya dengan menempatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tempat strategis.
“Pusat belanja, mal harus terus didorong dari Jakarta ke daerah untuk buatan produk-produk Indonesia khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand luar negeri,” tegas Jokowi.
Ia meminta Kementerian Perdagangan mengatur agar lokasi penjualan merek luar negeri dipindah ke tempat yang tidak strategis. Dengan demikian, seluruh tempat strategis akan menjadi jatah merek-merek lokal.
Branding harus melekat agar lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan dengan produk luar negeri. Jumlah 270 juta jiwa seharusnya konsumen loyal untuk produk kita sendiri,” kata Jokowi.
Ia menambahkan pelaku UMKM juga harus dibantu untuk meningkatkan penjualannya ke luar negeri. Sebab, UMKM kerap kesulitan dengan masalah kapasitas karena kekurangan modal.
“Dorong perbankan agar mau suntikan dana untuk UMKM agar kapasitas bisa naik,” pungkas Jokowi.
Sumber : https://www.cnnindonesia.com/
pln
PT PLN (Persero) kembali menunjukkan prestasinya dalam mengelola perusahaan yang bersahabat dengan lingkungan melalui acara Social Business Innovation Award dan Green CEO Award 2016, Kamis (25/8).
Acara yang digelar di Pullman Hotel Jakarta tersebut menempatkan PLN menerima penghargaan Social Business Inovation Award 2016 untuk kategori pembangkit listrik dengan program Penghematan Energi. Tak hanya itu, prestasi PLN semakin lengkap ketika Direktur Utama Sofyan Basir juga berhasil mendapatkan penghargaan Green CEO Award 2016.
Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Lingkungan Hidup, Ketua Komisi 7 DPR sekaligus pendiri Warta Ekonomi Fadil Muhammad, dan Menteri Perindustrian, Erlangga Harnanto.
Penghargaan tersebut diterima oleh Bambang Dwiyanto selaku perwakilan PLN yang juga menjabat Sekretaris Perusahaan. “Di sini saya sebagai perwakilan PLN ikut bangga dengan apa yang telah diraih PLN. Itu berarti program yang dijalankan PLN mendapat perhatian dari masyarakat luas hingga mendapatkan apresiasi seperti sekarang ini,” tutur Bambang.
Bambang juga berharap jika penghargaan seperti ini bisa didapatkan PLN. Karena mempertahankan sesuatu hal lebih sulit daripada merebutnya. Semoga kedepan PLN bisa menghadirkan program-program yang bisa bermanfaat untuk lingkungan serta masyarakat.
Tak hanya itu, prestasi juga diraih oleh PT PJB dan Indonesia Power yang mendapatkan penghargaan dengan program efisiensi energi, serta teknologi ramah lingkungan.
Sumber : http://www.pln.co.id
pln
PLN meraih dua penghargaan dari Indonesia Human Capital Study (IHCS) 2016, yaitu dalam kategori Best Reward Management Initiative dan Best Employee Engagement.
Keberhasilan PLN meraih kedua penghargaan tersebut dilandasi kinerja berkualitas yang ditunjukkan PLN dalam pengelolaan human capital atau Sumber Daya Manusia (SDM). Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Human Capital Management PLN Muhamad Ali dalam kegiatan bertajuk Indonesian Human Capital Study 2016 yang berlangsung di Balai Kartini, Kamis (8/9).
Ali mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil penilaian dari pihak lain yang menganggap PLN sudah memiliki kinerja baik dalam mengelola dan mengembangkan SDM.
“Kami menyampaikan terima kasih (kepada pihak penyelenggara), karena apa yang sudah dilakukan selama ini ternyata dinilai bagus oleh pihak lain. Semoga hal ini dapat menjadi sebuah momentum dan dapat di-sharing ke yang lain. Diharapkan masing-masing perusahaan bisa menggunakan contoh ini, sehingga akan menjadi lebih baik nantinya,” ungkap Ali.
Dalam kesempatan yang sama, Ali juga sekaligus tampil sebagai pembicara dalam sesi “Sharing of Human Capital Initiatives”. Dalam paparannya, Ali menegaskan bahwa PLN telah melaksanakan proses pengelolaan human capital sejak perekrutan karyawan baru. Hal tersebut diimplementasikan dengan menggunakan tes adaptif, sehingga dapat memperoleh calon karyawan yang benar-benar sesuai kebutuhan PLN.
Terdapat tiga hal, jelas Ali, yang menjadikan pengelolaan human capital PLN telah mumpuni, yaitu inisiatif, reward dan engagement. Sejak seseorang diterima menjadi karyawan baru PLN, dia akan diberi pendidikan melalui knowledge management. Seluruh pegawai PLN dapat berdiskusi langsung dengan para expert di PLN untuk bertanya hal-hal yang belum diketahuinya. Hal ini tentunya dapat meningkatkan inisiatif mereka dalam bekerja.
Setelah mempunyai ilmu yang cukup banyak, para pegawai PLN harus berani berinovasi dalam pekerjaannya, sehingga dapat mengikuti perlombaan Karya Inovasi atau yang disebut juga Science & Technology Olympiad (STO) yang diadakan setahun sekali. Di sisi lain, pegawai PLN juga tidak hanya bekerja dan berinovasi saja, melainkan juga berinteraksi dengan kehidupan sosial di sekitarnya lewat program CSR.
“Untuk employee engagement, yang kita utamakan adalah dalam bidang inovasi, jadi teman-teman di PLN merasa bangga menjadi pegawai di PLN, karena di sana ada satu forum yang memberikan wadah untuk selalu berinovasi di pekerjaannya masing-masing. Perlu diingat, salah satu cara memperbaiki kinerja perusahaan adalah melalui inovasi,” papar Ali.
Mengenai reward terhadap pegawainya, PLN menerjemahkannya melalui kesempatan bagi seluruh pegawai PLN untuk berkembang melalui tiga jalur karir yakni struktural, fungsional dan expert. Disisi lain, penghasilan yang diberikan di PLN sudah disesuaikan berdasarkan jalur karir tersebut.
Ajang IHCS pada tahun 2016 ini merupakan yang ketujuh kalinya digelar. Ajang tersebut merupakan studi human capital paling komperehensif di Indonesia yang diselenggarakan oleh Dunamis Human Capital dan Majalah Business News Indonesia.
IHCS melakukan studi terhadap Human Capital Management System (HCMS) untuk mengukur tingkat keselarasan dan keefektifan hal tersebut di dalam sebuah perusahaan. Proses studi dan sharing dalam IHCS 2016 telah dilangsungkan selama lima bulan, sejak April hingga Agustus 2016.
Ajang ini sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan, terutama untuk mempersiapkan human capital yang berdaya saing global menuju era transformasi digital.</p>