Jl. Inspeksi PAM I Buntu No.2, RT.11/RW.7, Cakung Barat (021) 4608686
TKDN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai penggunaan produk asing.
Luhut mulanya berbicara mengenai Indonesia yang sudah terlalu lama bergantung pada produk-produk dari luar negeri, terutama untuk industri. Atas kondisi tersebut, dirinya kemarin mengumpulkan kementerian terkait dan perwakilan asosiasi industri dalam negeri untuk kembali mendengarkan dan juga mengevaluasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Hal ini dilakukan tentunya sesuai dengan Arahan Presiden @jokowi agar Pemerintah, BUMN/BUMD, Badan Usaha dan/atau pemangku kepentingan lainnya WAJIB menggunakan produk dalam negeri dan mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional,” kata Luhut di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan dikutip detikcom, Jumat (7/5/2021).

Mantan Menkopolhukam itu menekankan bahwa pada pihak harus membangun rasa nasionalisme yang kuat untuk penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Selama ini saya perhatikan seringkali ada yang selalu berkilah dengan berbagai alasan sehingga kemudian implementasi P3DN menjadi persoalan yang tak kunjung terpecahkan,” tutur Luhut Binsar Pandjaitan.

Karenanya, dia menilai sudah saatnya untuk tegas, dan dia meminta agar seluruh pihak terkait menjadikan pandemi virus Corona (COVID-19) sebagai momentum untuk terus mendorong penggunaan produk dalam negeri.

Dia juga meminta agar peraturan atau definisi desain dari local content atau brand dari produk anak bangsa bisa lebih dihargai. Di sisi lain, dia mendorong pengusaha dalam negeri agar dapat bersaing, baik di sisi kualitas maupun harga.

Baru lah kemudian Luhut memberikan pesan khusus kepada kementerian yang dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir mengenang persoalan TKDN. Kata Luhut, jangan hanya sekedar wacana.

“Secara khusus saya juga menekankan kepada Kementerian BUMN untuk sekali lagi melihat peraturan presiden dengan jelas. Bukan hanya sekedar rencana dan wacana saja mengenai penerapan TKDN,” tegas Luhut.

Terakhir dia berharap kepada BPKP dan BPPT untuk terlibat dalam mengaudit semua badan usaha dan melaporkan mana saja yang tidak menerapkan TKDN, agar dapat segera diberikan sanksi hingga pencopotan jabatan.

“Kalau semua bersinergi begini, saya yakin kita akan mencapai tujuan kita yaitu terciptanya ‘multiplier effect‘ yang tinggi sehingga di saat yang sama kemampuan teknologi Indonesia akan membawa kita menjadi suatu bangsa yang mandiri dan tidak tergantung dari pasokan produk-produk buatan luar negeri,” tutup Luhut Binsar Pandjaitan.
0

TKDN

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah memecat petinggi PT Pertamina (Persero) secara langsung. Hal ini karena penggunaan barang impor yang berpengaruh terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Ada pejabat tinggi Pertamina kemarin itu dipecat presiden langsung,” kata Luhut dalam Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi Teknologi BPPT 2021, Selasa (9/3).

Lantas, apa TKDN dan bagaimana aturannya di Indonesia?

TKDN adalah jumlah komponen yang terkandung dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.  Aturan TKDN tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Dalam Pasal 54 disebutkan peningkatan penggunaan produk dalam negeri bertujuan untuk memberdayakan industri di dalam negeri dan memperkuat struktur industri.

Pengguna produk dalam negeri ini terdiri dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga pemerintah lainnya, satuan kerja perangkat daerah dalam pengadaan barang atau jasa, badan usaha milik negara (BUMN), badan hukum lainnya yang dimiliki negara, badan usaha milik daerah (BUMD), dan badan usaha swasta.

Khusus untuk pengadaan barang atau jasa, maka pengguna produk dalam negeri wajib menggunakan produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen. Sementara, produk dalam negeri yang wajib digunakan minimal 25 persen.

Pengguna produk dalam negeri bisa melakukan tender atau pembelian langsung secara elektronik dalam melakukan proses pengadaan barang atau jasa. Nantinya, nilai TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan harus mengacu pada daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan Menteri.

Besaran TKDN dan nilai bobot manfaat perusahaan atas produk dalam negeri yang diserahkan oleh produsen dalam pengadaan produk dalam negeri harus sesuai dengan besaran nilai yang tertulis dalam daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri.

Dalam Pasal 62 Ayat 1 disebutkan pejabat yang melakukan pengadaan barang atau jasa wajib mencantumkan persyaratan produk dalam negeri dalam penyusunan dokumen pengadaan barang atau jasa.

Kemudian pejabat pengadaan barang atau jasa dapat meminta klarifikasi terhadap kebenaran nilai TKDN yang tercantum dalam daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri. Klarifikasi ini bisa diminta kepada Kementerian Perindustrian.

Selain itu, pengguna produk dalam negeri wajib mencantumkan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN lebih besar atau sama dengan 25 persen.

Pemerintah mematok preferensi harga produk dalam negeri untuk barang diberikan maksimal 25 persen. Lalu, preferensi harga produk dalam negeri untuk jasa konstruksi yang dikerjakan perusahaan dalam negeri diberikan maksimal 7,5 persen di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing.

Aturan TKDN juga diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan TKDN.

TKDN adalah besarnya komponen adalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa. Komponen dalam negeri pada barang terdiri dari penggunaan bahan baku, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktr, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan yang berasal dari dan dilaksanakan di dalam negeri.

Sementara, komponen dalam negeri pada jasa adalah penggunaan jasa sampai dengan penyerahan akhir dengan memanfaatkan tenaga kerja.

Lalu, komponen dalam negeri gabungan barang dan jasa adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun, dan perekayasaan yang mengandur unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaan serta penggunaan jasa dengan memanfaatkan tenaga kerja.

Pasal 2 dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa TKDN barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.

Harga barang jadi adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang. Biaya produksi ini meliputi biaya untuk bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik.

Selanjutnya, Pasal 8 menyebutkan TKDN jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan.

Harga jasa keseluruhan ini artinya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai di lokasi pengerjaan. Biaya yang dikeluarkan nantinya berupa biaya tenaga kerja, biaya alat tulis, dan biaya jasa umum.

Kemudian, dalam Pasal 11 dijelaskan TKDN gabungan barang dan jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara keseluruhan harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga komponen dalam negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang dan jasa.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/

0

Pertamina

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar para pejabat negara mau menggunakan produk UMKM lokal. Salah satunya dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintahan.

Luhut mengatakan saat ini banyak pejabat negara yang masih mengabaikan produk UMKM lokal. Padahal menurutnya dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila ada produk lokal aturannya harus dipakai.

“Masih banyak pejabat kita yang mengabaikan aturan yang sudah ada, untuk gunakan produk dalam negeri. Selama produk itu bisa dibuat di dalam negeri dan sudah masuk LKPP,” kata Luhut dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia 2021 yang ditayangkan melalui YouTube, Rabu (3/3/2021).
Dia juga mengatakan selama ini sebetulnya potensi belanja pemerintah sangat besar, sebagian dari anggaran belanja barang dan modal harusnya digunakan untuk membeli produk UMKM lokal.

Totalnya, anggaran belanja barang dan modal mencapai Rp 1.200 triliun. Bila setengahnya saja digunakan membeli produk lokal untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah maka UMKM lokal akan lebih berkembang, salah satu dampak positifnya adalah tercipta banyak lapangan kerja.

“Kita terkadang tidak melihat betapa Indonesia betapa sangat kaya, kita miliki belanja barang dan modal lebih dari Rp 1.200 triliun. Kalau angka ini, setengahnya saja digunakan membeli produk dalam negeri itu bisa membuat jutaan lapangan kerja,” papar Luhut.

Bukan cuma Luhut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo juga mendorong para pejabat untuk belanja produk lokal, baik untuk kebutuhan pribadi maupun pengadaan barang dan jasa.

“Akhirnya, hari ini, saya Gubernur BI dengan sengaja meminta ayo belanja, belanja, belanja! Setelah ini pak Menko Luhut, pak Teten, pak Sandiaga, Pemda dan semuanya belanja-belanja UMKM, dengan QRIS dan e-catalog,” kata Perry.

Untuk mendukung kemudahan berbelanja produk UMKM sendiri, Perry mengatakan pihaknya terus menggenjot penggunaan standarisasi pembayaran menggunakan metode QR Code dari Bank Indonesia alias QRIS. Tahun ini ditargetkan akan ada 12 juta UMKM yang menggunakan QRIS.

“Kami juga unggah produk UMKM ini ke platform digital, kita bikin e-catalog, kita kurasi, dan kami unggah. Kami ajak belanja UMKM ini begitu mudahnya, ada QRIS, ada e-catalog, tinggal sentuh bisa kita lakukan,” ungkap Perry.

Sumber :finance.detik.com

0

Pertamina

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat Indonesia untuk membenci produk luar negeri. Ia meminta masyarakat untuk mencintai produk lokal.

“Produk-produk dalam negeri gaungkan, gaungkan juga benci produk-produk luar negeri. Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk luar negeri,” ucap Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional Kementerian Perdagangan Tahun 2021, Kamis (4/3).

Jokowi berharap masyarakat bisa menjadi konsumen yang loyal untuk produk-produk dalam negeri. Dengan begitu, penjualan dari produsen lokal bisa meningkat ke depannya.

Lebih lanjut, kepala negara juga memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk memiliki kebijakan dan strategi dalam memasarkan produk lokal. Salah satunya dengan menempatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tempat strategis.

“Pusat belanja, mal harus terus didorong dari Jakarta ke daerah untuk buatan produk-produk Indonesia khususnya UMKM. Jangan sampai ruang depan, lokasi-lokasi strategis justru diisi oleh brand luar negeri,” tegas Jokowi.

Ia meminta Kementerian Perdagangan mengatur agar lokasi penjualan merek luar negeri dipindah ke tempat yang tidak strategis. Dengan demikian, seluruh tempat strategis akan menjadi jatah merek-merek lokal.

Branding harus melekat agar lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan dengan produk luar negeri. Jumlah 270 juta jiwa seharusnya konsumen loyal untuk produk kita sendiri,” kata Jokowi.

Ia menambahkan pelaku UMKM juga harus dibantu untuk meningkatkan penjualannya ke luar negeri. Sebab, UMKM kerap kesulitan dengan masalah kapasitas karena kekurangan modal.

“Dorong perbankan agar mau suntikan dana untuk UMKM agar kapasitas bisa naik,” pungkas Jokowi.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/

0